BOOK YOUR SCUBA DIVING AT RAJA AMPAT’S BEST KEPT SECRET
Book Now

COVID-19 UPDATES

When travelling to Indonesia:

Current Rules & Restrictions:

Indonesian government has imposed temporary entry restriction policy for foreign citizens from all countries to Indonesia.  Click Here for more info.

  • Upon submission of Visa, applicants must provide a health certificate issued by relevant health authorities.
  • All visitors must submit a Health Alert Card to the Port Health Authority upon arrival at Indonesian airports.
  • Should the travel history indicate that a person has travelled to the government-concerned countries in the last 14 days; such a person may be refused entry to Indonesia.
  • For Indonesian citizens who have travelled specifically to areas mentioned above, will have an additional checkup at the arrival airport by the Port Health Authority.

Find Out More
1) REGULATION OF THE REGENT OF THE KING AMPAT NUMBER 4 YEAR 2011
2) REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 105 YEAR 2015
3) THE REGIONAL REGULATION OF RAJA AMPAT REGENCY NUMBER 10 YEAR 2013
  1. SALINAN

    BUPATI RAJA AMPAT

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR   10 TAHUN 2013

    TENTANG

    PEMANFAATAN PULAU SAONEK MONDEY, KAMPUNG JEFMAN DAN KAMPUNG HARAPAN JAYA SEBAGAI TEMPAT LABUH TAMBAT KAPAL PESIAR DAN LIVEABOAR DI KABUPATEN RAJA AMPAT

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    Consider

    a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Raja Ampat, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana perhubungan laut, sarana ekonomi dan sarana lainnya yang memadai;

    b. bahwa salah satu potensi prasarana yang bila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, akan membuka ruang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni pemanfaatan Pulau Saonek Mondey, Pulau Jefman, dan Kampung Harapan Jaya sebagai tempat labuh tambat kapal Pesiar dan Liveaboard;

    c. bahwa untuk memanfaatkan pulau-pulau tersebut sebagai prasarana labuh tambat kapa1, maka perlu diatur dengan suatu perangkat Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Pemanfaatan Pulau Saonek Mondey, Pulau Jefman dan Kampung Harapan JayaSebagai Tempat Labuh Tambat Kapal Pesiar dan Liveaboard di Kabupaten Raja Ampat;

    Mengingat

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3319);

    2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

    3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3427);

    4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

    5. Undang-undang   Nomor   6   Tahun   1996   tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

    6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

    7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

    8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

    9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

    10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

    11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

    13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2007);

    20. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

    21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 496);

    22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);

    23. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 18);

    24. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang ( lembaran daerah Kabupaten Raja ampat tahun 2010 nomor 66, tambahan lembaran daerah kabupaten raja ampat no 65

    25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 77);

    26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011- 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 85,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 79)

    Dengan Persetujuan Bersama :

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

    Dan

    BUPATI RAJA AMPAT

    Menetapkan

    Memutuskan:

    PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN PULAU SAONEK MONDE, PULAU JEFMAN DAN KAMPUNG HARAPAN JAYA SEBAGAI TEMPAT LABUH TAMBAT KAPAL PESIAR DAN LIVEABOARDDI KABUPATEN RAJA AMPAT

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
    2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
    3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
    5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
    6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.
    7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.
    8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    9. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung.
    10. Wisata adalah mereka yang menikmati dan memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan refresing.
    11. Pariwisata   adalah   perorangan, badan   hukum   yang   menjalankan usaha/ kegiatan dalam bidang pelayanan kepariwisataan, dengan menawarkan obyek-obyek keindahan alam yang ada untuk dinikmati.

    BAB II

    MAKSUD DAN TUJUAN

    Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

    a. memanfaatkan dan menggali potensi daerah guna menambah sumber­ sumber penerimaan baru bagi peningkatan pendapatan asli daerah;

    b. untuk memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat lokal sekitarnya dalam memanfaatkan peluang usahanya menunjang pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.

    Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

    a. untuk mengendalikan kapal-kapal pesiar dan liveaboard yang masuk ke daerah wisata di Kabupaten Raja Ampat;

    b. untuk memudahkan pendataan jumlah wisatawan manca Negara dan wisatawan domestik masuk ke daerah wisata di Kabupaten Raja Ampat.

    c. menghidupkan sektor-sektor ekonomi masyarakat adat dan masyarakat lokal.

    BAB III

    AZAS   DAN PRINSIP

    Pasal4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan prinsip:

    a. pendekatan kehati-hatian;

    b. peningkatan ekonomi masyarakat adat dan masyarakat lokal setempat;

    c. pemanfaatandan pengembangan potensi pariwisata bahari guna menghidupkan dan turut serta mengembangkanpotensi-potensi lainnya.

    BAB IV

    PEMANFAATAN PULAU SAONEK MONDEY, PULAU JEFMAN DAN KAMPUNG HARAPAN JAYA

    Pasal 5

    (1) Pemanfaatan Pulau Saonek Mondey, Pulau Jefman dan Kampung Harapan Jaya sebagai dermaga tempat labuh tambat kapal pesiar dan liveaboard dan/ atau kapal sejenisnya.

    (2) Pemanfaatan dermaga labuhtambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk keperluan:
    a. tempat pengisian Bahan Bakar Minyak;
    b. tempat transit para wisatawan manca Negara dan wisatawan domestik; dan
    c. tempatbongkar muat bahan-bahan makanan dan bahan-bahan lainnya bagi keperluan para wisatawan.
    (3) Dermaga labuh tambat sebagaimana dimaksud pada ayat {l), ditempatkan petugas yang sesuai tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap arus masuk keluar kapal pesiar dan liveaboard dan/ atau kapal sejenisnya yang berkunjung ke daerah wisata diwilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

    BABV LARANGAN

    Pasal6

    (1) Kapal Pesiar dan Liveaboard dilarangmengantar para wisatawan mancaNegara dan wisatawan domestik, langsung menuju kedaerah wisata di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tanpa melalui dermaga labuhtambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

    (2) Alat transportasi laut berupa Speedboat, Longboat dan sejenisnya, dilarang mengantar para wisatawan lokal menuju kedaerah wisata diwilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tanpa melalui dermaga labuhtambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

    (3)S etiap Kapal pesiar, liveaboard clan alat transportasi laut lainnya, dilarang melakukan aktifitas pengisian bahan bakar clan bongkar muat diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf c.

    Pasal7

    Alat transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) dan ayat (2), diperbolehkan masuk ke daerah wisata, apabila sudah melapor kepada petugas yang ditempatkan di dermaga labuhtambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3).

    BAB VI SANKSI

    Pasal 8

    (1) Setiap kapal pesiar dan liveaboard yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1), dikenakansanksi denda.

    (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh   juta rupiah).

    (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas daerah.

    Pasal9

    (1) Setiap jenis alat transportasi laut berupaSpeadboat, Longboat dan sejenisnya, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2), dikenakan sanksi denda.

    (2) Sanksi denda sebagaimana      dimaksud           pada ayat (l},sebesar       Rp.5.000.000 (Limajuta rupiah).

    (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas daerah.

    Pasal 10

    (1) Setiap kapal pesiar dan liveaboard yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi denda.

    (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

    (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas daerah.

    BAB VII

    KETENTUAN PENYIDIKAN

    Pasal 11

    (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

    (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
    d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
    e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang basil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan; dan
    f. memintabantuan tenaga abli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.
    (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    (4) Apabila pelaksanaan   kewenangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

    (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan basil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    (6) Selain penyidik sebagairilana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum secara ex-officio karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikkan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan Kelautan.

    BAB VIII

    KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

    Pasal 12

    (1) Dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya, sebagai penunjang kepariwisataan di Kabupaten Raja Ampat, Pemerintab Daerab mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan.

    (2)   Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. bunker tempat penampungan bahan bakar minyak;
    b. minimarket dan pasar / swalayan;dan
    c. toko alat-alat souvenir dan alat-alat pariwisata lainnya.

    Pasal 13

    Segala fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal12ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakanya di dermaga labuh tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1).

    BAB VIII

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 14

    Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

    Pasal 15

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja

    Ditetapkan di Waisai pada tanggal 3 September 2013

    BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD

    MARCUS WANMA

    Diundangkan di Waisai

    pada tanggal 7 Oktober 2013

    SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, CAP/TTD

    FERDINAND DIMARA

    LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2013 NOMOR 99

    PENJELASAN ATAS

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 10 TAHUN 2013

    TENTANG

    PEMANFAATAN PULAU SAONEK MONDEY, PULAU JEFMAN DAN KAMPUNG HARAPAN JAYA SEBAGAI TEMPAT LABUH TAMBAT

    KAPAL PESIAR DAN LIVEABOARD DI KABUPATEN RAJA AMPAT

    I. PENDAHULUAN

    KabupatenRajaAmpat secara geografis 87 % merupakan wilayah perairan laut yang terdiri atas 4 (Empat) pulau besar dan 600 (Enam Ratus) pulau-pulau kecilmemiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman biota laut tertinggi di perairan dunia, dengan prosentase 75% dari seluruh jenis terumbu karang di dunia dan sedikitnya terdapat 1320 spesies ikan dengan berbagai jenisdidalamnya, sedangkan 13% yang merupakan wilayah daratan yang tersebar diberbagai 4 (Empat) pulau besar yakni Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati dan Pulau Misool, serta pulau-pulau kecil yang tersebar merata diseluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat terdapat pula berbagai jenis Flora dan Fauna termasuk stalakmid dan stalaktif alami yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kepada masyar kat Raja Ampat,memiliki daya tarik wisata alam tertinggi, patut disyukuri oleh kita semua karena ini merupakan titipan Tuhan bagi anak cucu kita, maka patut kita jaga, melindungi, merawat dan melestarikannya.

    Dengan berbagai potensi SDA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, apabila dikelola secara bertanggungjawab dengan melibatkan seluruh Steagholdertermasuk masyarakat pemilik hak ulayat adat dan masyarakat lokal dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat. Dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita menuju masyarakat sejahtera, adil makmur, potensi SDA tersebut oleh Pemerintah Daerah perlu mengatur secara bijaksana agar dapat memberikan kontribusi PAD.

    Dengan merujuk penjelasan diatas, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah kebijakan dalam rangka penataan arus masuk keluar kapal-kapal wisata yang membawa para wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan domestik maupun wisatawan lokal yang ingin menikmati berbagai potensi wisata bahari dan wisata alam di wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan suatu produk hukum daerah yang mengatur tentang Pemanfaatan Pulau Saonek Mondey, Pulau Jefman dan Kampung Harapan Jaya Sebagai Tempat Labuh Tambat Kapa! Pesiar dan Liveaboard Di Kabupaten Raja Ampat.

    Dengan penerbitan Produk Peraturan Daerah 1m, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang nantinya dibangun atau disediakan di tiga titik sebagai tempat atau dermaga labuhtambat kapal.Sehingga kapal-kapal wisata dan para wisatawan dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan bahan bakar, kebutuhan bahan makan maupun kebutuhan alat-alat wisata lainnya.

    ADDITIONAL PAGE RAJA AMPAT REGIONAL 2013 NO.84

  2. REGULATION OF THE REGENT OF THE KING AMPAT

    NUMBER 4 YEAR 2011

    ABOUT


    TOURISM DEVELOPMENT OF RECREATION OF RAJA AMPAT REGENCY

    BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

    REGENT KING AMPAT,

    Menimbang

    a. to encourage the development of tourism in Raja Ampat Regency, it is necessary to be supported by facilities and infrastructure of marine transportation, economic facilities and other adequate facilities;

    b. that one of the potential infrastructure that when used and managed properly, will open space for the increase of Original Regional Income, which culminate in improving the welfare of the community that is the utilization of Saonek Mondey Island, Jefman Island, and Harapan Jaya Village as a place to moor the cruise ship and Liveaboard cruises;

    c. that to utilize these islands as mooring1, it is necessary to regulate with a set of Regional Regulations of Raja Ampat Regency;

    d. based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate by the Regional Regulation of Raja Ampat Regency on the Utilization of Saonek Mondey Island, Jefman Island and Harapan Jaya Village as a Place to moor the cruise ships and Liveaboard in Raja Ampat Regency;

in view of:

  1. Law No. 17/1985 on the Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Statute Book of 1985 No. 76, Supplement to Statute Book No. 3319);
  1. Law No. 5/1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and its Ecosystem (Statute Book of the Republic of Indonesia of 1990 No. 49, Supplement to Statute Book No. 3299);
  1. Law Number 9 Year 1990 on Tourism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1990 Number 78, Additional State Gazette Number 3427);
  1. Law No. 5/1994 on the United Nations Convention on Biodiversity (Statute Book of 1994 No. 41, Supplement to Statute Book No. 3556);
  1. Law Number 6 Year 1996 regarding Indonesian Waters (Statute Book of the Republic of Indonesia Year 1996 Number 73, Supplement to Statute Book Number 3647);
  1. Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 31 of 2001, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4414);
  1. Law No. 26/2002 on the Establishment of Sarmi Regency, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Bintuni Bay, Wondama in Papua Province (State Gazette Republic of Indonesia Year 2002 Number 129, Supplement to State Gazette Number 4245);
  1. Law No 7 2004 regarding Water Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 32, Supplement to State Gazette Number 4377);
  1. Law No 31 Year 2004 concerning Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 118, Supplement to State Gazette Number 4433);
  1. Law No 32 2004 regarding Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 3 Year 2005 regarding Amendment to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 38, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4493) as stipulated by Law Number 8 Year 2005 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 108, Supplement to State Gazette of the Republic Indonesia Number 4548);
  1. Law No. 33 2004 on Financial Balance Between the Central Government and Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 126, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4438);
  1. Law No 27 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands (Statute Book of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 84, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia No. 4739);
  1. Law No 12 Year 2011 concerning the Establishment of Legislation (State Gazette Year 2011 Number 82, Supplement to State Gazette Number 5234);
  1. Government Regulation No. 68/1998 on Natural Reserves and Nature Conservation Area (Statute Book of 1998 No. 8132, Supplement to Statute Book No. 3776);
  1. Government Regulation No. 19/1999 concerning Pollution Control and / or Sea Destruction (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 155, Supplement to State Gazette Number 3816);
  1. Government Regulation No. 27/1999 on Environmental Impact Analysis (Statute Book of 1999 No. 59, Supplement to Statute Book No. 3838);
  1. Government Regulation No 72 Year 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 158);
  1. Government Regulation No. 38/2007 concerning the Distribution of Governmental Affairs between the Government, Provincial Governments and District / Municipal Governments (Statute Book of 2007 No. 82, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia No. 4737);
  1. Government Regulation Number 60 Year 2007 Concerning Conservation of Fish Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 134 Year 2007);
  1. Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No 17 2008 concerning Conservation Area in Coastal Areas and Small Islands;
  1. Regulation of the Minister of Home Affairs No 53 2011 concerning Procedures for the Establishment of Regional Law Products (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 496);
  1. Regional Regulation of Raja Ampat Regency No 1 2008 concerning Government Affairs Becoming the Authority of Local Government of Raja Ampat Regency (Regency of Raja Ampat Regency Year 2008 Number 1, Supplement to Regency of Raja Ampat Regency Number 1);
  1. Regional Regulation of Raja Ampat Regency No 27 2008 regarding Regional Marine Protected Area (Province Gazette of 2006 Number 18);
  1. Regional Regulation of Raja Ampat Regency No 8 2010 concerning Management of Coral Reefs (Regency of Raja Ampat regency year 2010 number 66, additional area of district of Raja Amat no. 65
  1. Regional Regulation of Raja Ampat Regency No 3 Year 2012 concerning Spatial Planning of Raja Ampat Regency Year 2011-2030 (Regency of Raja Ampat Regency 2012 Number 83, Supplement to Regency of Raja Ampat Regency Number 77);
  1. Regional Regulation of Raja Ampat Regency No 5 2012 on Long-Term Development Plan of Raja Ampat Regency Year 2011-2030 (Regency of Raja Ampat Regency 2012 No. 85, Supplement to Regency of Raja Ampat Regency No 79)

By Joint Approval :

THE LEGISLATIVE REPRESENTATIVE OF RAJA AMPAT REGENCY

And

Regent of Raja Ampat

Decided

Set:

THE LOCAL REGULATION ON THE UTILIZATION OF SAONEK MONDEY ISLAND, JEFMAN ISLAND AND KAMPONG HARAPAN JAYA AS A PLACE TO MOORE CRUISE SHIP AND LIVEABOARD IN REGENCY OF RAJA AMPAT

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regional Regulation the meaning of:

  1. The area is Raja Ampat Regency.
  2. The Regional Government is the Regent and the regional apparatus as an element of local government organizer.
  3. Head of Region is the Regent of Raja Ampat.
  4. Regional People’s Legislative Assembly hereinafter referred to as DPRD shall be the Regional People’s Legislative Assembly of Raja Ampat Regency as an element of the Regional Government.
  5. Regional Government is the implementation of government affairs by the Regional Government and DPRD according to the principle of autonomy and duty of assistance with the principle of autonomy as wide as possible in the system and principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia.
  1. The agency is the Raja Ampat District Tourism Office.
  1. Head of Service is the Head of Tourism Office of Raja Ampat Regency.
  2. Kampung is a legal community unity which has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected within the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
  3. The village government is the head of the village and the village kits.
  4. Tours are those who enjoy and make use of their time for refreshing activities.
  1. Tourism is an individual, a legal entity that carries out business / activities in the field of tourism services, by offering objects of natural beauty to be enjoyed.

CHAPTER II

PURPOSE AND OBJECTIVES

Article 2 The purpose of stipulation the Regional Regulation are:

a. to utilize and explore the potential of the regions to increase the source of new revenues to increase local revenues;

b. to empower indigenous peoples and surrounding local communities in exploiting their business opportunities to support tourism in Raja Ampat regency.

Article 3 The purpose of stipulation of this Regulation shall be:

a. to control the cruise ships and liveaboard that enter the tourist area in Raja Ampat

b. to facilitate the data collection of foreign tourists and domestic tourists into the tourist area in Raja Ampat regency.

c. to bost the economic sectors of indigenous peoples and local communities.

CHAPTER III

AZAS AND PRINCIPLES

Article4 This Regulation shall be established by principle:

a. prudential approach;

b. economic improvement of indigenous peoples and local communities;
c. utilization and the development of marine tourism potential to enable and participate in developing other potentials.
CHAPTER IV

UTILIZATION OF SAONEK MONDEY ISLAND, JEFMAN ISLAND AND KAMPUNG HARAPAN JAYA

Article 5

(1) Utilization of Saonek Mondey Island, Jefman Island and Harapan Jaya Village as a pier where the yacht labels and liveaboard and / or similar vessels.

(2) The utilization of the labyrinth pier as referred to in paragraph (1) shall be for the purposes of: a.

a. Petroleum refueling sites;
b. transit place for foreign tourists and domestic; and
c. Place for loading and unloading of food product and other materials for the needs of the tourists.

(3) The harbor dock as referred to in paragraph {l) shall be placed by officers in accordance with their main duties and functions, supervising and controlling the outflow of cruise ships and liveaboard and / or similar vessels visiting the area of ​​the Raja Ampat District Government Administration .

CHAPTERV BANS

Article 6

(1) Cruise and Liveaboard are prohibited from escorting foreign tourists and domestic tourists, directly to tourist areas in the administrative area of ​​Raja Ampat Government, without going through the dock berth as referred to in Article 5 paragraph (1).

(2) Speedboat, Longboat and the like, are prohibited to take local tourists to the tourist zone of the Raja Ampat District Government Administration, without going through the dock boat as referred to in Article 5 paragraph (1).

(3) Every cruise ship, liveaboard and other marine transportation means, is prohibited from conducting refueling and unloading activities outside of the provisions referred to in Article 5 paragraph (2) a and c.

Article 7

Sea transportation means as meant in Article 6ayat (1) and paragraph (2) shall be allowed to enter the tourist area, if they have reported to the officers who are placed on the docks of Labuhtambat as referred to in Article 5 paragraph (3).

CHAPTER VI SANCTIONS

Article 8

(1) Every yacht and liveaboard violating the provisions referred to in Article 6ayat (1) shall be liable to fine.

(2) The penalty sanction as referred to in paragraph (1) shall be Rp 10,000,000 (Ten million rupiah).

(3) The fine referred to in paragraph (2) shall be deposited to the regional treasury.

Article 9

(1) Any type of marine transportation equipment such asSpeadboat, Longboat and the like, in violation of the provisions referred to in Article 6ayat (2), shall be liable to a fine.

(2) Penalty sanction as referred to in paragraph (l), amounting to Rp.5.000.000 (Limajuta rupiah).

(3) The fine referred to in paragraph (2) shall be deposited to the regional treasury.

Article 10

(1) Every yacht and liveaboard violating the provisions referred to in Article 6 paragraph (3) shall be liable to a fine.

(2) The fine as referred to in paragraph (1), amounting to Rp. 25,000,000 (Twenty Five Million Rupiah).

(3) The fine referred to in paragraph (2) shall be deposited to the regional treasury.

CHAPTER VII

TERMS OF INSPECTION

Article 11

(1) Certain PPNS within the Regional Government are given special powers as Investigators to conduct Investigations of criminal offenses in the field of fisheries and marine, as defined in the Criminal Procedure Code.

(2) The PPNS as referred to in paragraph (1) shall have the authority:

a. to examine the truth of reports or information relating to criminal offenses in the field of fisheries and marine affairs;
b. conduct examination of persons suspected of committing criminal offenses in the field of fisheries and marine affairs;
c. to request information and evidence from persons in connection with criminal offenses in the field of fisheries and marine affairs;
d. to examine documents relating to criminal offenses in the field of fisheries and marine affairs;
e. conducting examinations in certain places suspected of evidence and other documents as well as confiscation and sealing of materials and articles of infringement which may be used as evidence in cases of criminal offenses in the field of fisheries and marine affairs; and
f. to assist abli personnel in the implementation of criminal investigation task in fishery and marine field.

  1. (3) The PPNS as referred to in paragraph (1) shall notify the commencement of investigation to the Police Investigating Officer of the Republic of Indonesia.

    (4) If the exercise of authority as referred to in paragraph (2) requires arrest and detention measures, the PPNS shall coordinate with the State Police Investigator Official of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the law.

    (5) The PPNS as referred to in paragraph (1) shall submit the result of investigation to the Public Prosecutor through the Police Investigation Officer of the Republic of Indonesia.

    (6) In addition to the investigator as intended in paragraph (1), the Head of Legal Division is ex-officio because his / her position is in charge of investigating criminal offenses in the field of Fisheries and Marine Affairs.

    CHAPTER VIII

    LIABILITY AND RESPONSIBILITY

    Article 12

    (1) In order to encourage the development of tourism by not neglecting other sectors, as a supporter of tourism in Raja Ampat Regency, the Daerab Government has an obligation and responsibility to provide all the facilities needed by tourists.

    (2) The facilities as referred to in paragraph (1) shall be in the form of:
    a. bunker for oil fuel shelter;
    b. minimarket and market / supermarket;
    c. shop of souvenir tools and other tourism tools.
    Article 13

    All facilities referred to in Article 12 ayat (2), the Regional Government shall be obliged to provide them at the docks of Moorage as referred to in Article paragraph (1).

    CHAPTER VIII

    CLOSING PROVISIONS

    Article 14

    Matters that have not been adequately regulated in this Regional Regulation as long as the technical implementation of it, will further be regulated by the Regent’s Regulation.

    Article 15

    This Regional Regulation shall come into force on the date of promulgation.

    For public cognizance, instruct the enactment of the Regional Regulation m1 by placing it in the District Sheet of the Raja Regency

    Set in Waisai on September 3, 2013

    REGENT KING AMPAT, CAP / TTD

    MARCUS WANMA

    Promulgated in Waisai

    on October 7, 2013

    SECRETARY OF KAB. RAJA AMPAT, STAMP / TTD

    FERDINAND DIMARA

    REGIONAL SHEET REGENCY OF AMPAT YEAR 2013 NUMBER 99

    THE ELUCIDATION

    REGIONAL REGIONAL REGENCY OF RAJA AMPAT NUMBER 10 YEAR 2013

    ABOUT

    UTILIZATION OF SAONEK MONDEY ISLAND, JEFMAN ISLAND AND KAMPUNG HARAPAN JAYA AS PLACE OF PLACE

    PARTY AND LIVEABOARD SHIP IN KAMUPATEN AMPAT REGENCY
    I. INTRODUCTION
    RegencyRajaAmpat geographically 87% is an area of ​​marine waters consisting of 4 (Four) large islands and 600 (Six Hundred) small islands have the highest concentration of marine biodiversity in the world waters, with a percentage of 75% of all coral reefs in the world and there are at least 1320 species of fish with various types in it, while 13% which is the land area spread in various 4 (Four) large islands namely Waigeo Island, Batanta Island, Salawati Island and Misool Island, and small islands spread evenly throughout the Regency Ampat there are also various types of Flora and Fauna including stalakmid and natural stalactivity which is the creation of God Almighty is given to the people of Raja Ampat, has the highest natural tourist attraction, should be grateful by us all because this is a deposit of God for our children and grandchildren we should keep, protect, care and preserve it.

    With the potential of natural resources owned by the Raja Ampat Regency Government, if it is managed responsibly by involving all Steagholderes including the community owners of customary rights and local communities can provide great benefits for improving the welfare of the Raja Ampat community. In order to realize the hopes and aspirations towards prosperous, prosperous society, the potential of the natural resources by the Regional Government needs to manage wisely in order to contribute PAD.

    With reference to the above explanation, the Local Government needs to take policy step in order to arrange the incoming flow of tourist ships that bring the tourists, both foreign tourists, domestic tourists and local tourists who want to enjoy various marine tourism potentials and natural attractions in the District Administrative District Raja Ampat, with a local law product that regulates the Utilization of Saonek Mondey Island, Jefman Island and Harapan Jaya Village as the Place of Lab Kait Kapa! Cruise and Liveaboard In Raja Ampat District.

    With the issuance of the 1m Regional Regulation Product, the Regional Government is responsible for providing various supporting facilities which will be built or provided at three points as a vessel or boat dock. So that the tourist ships and the tourists can meet the needs of both the fuel needs, food needs and needs other tourist tools.

WhatsApp